OLEH
DIANA
KARTINI PUTRI
XI
IPA 2
PERKEMBANGAN PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA
A. PERUBAHAN
SOSIAL – POLITIK MASYARAKAT INDONESIA
PADA PERALIHAN ABAD KE – 20
Pada abad ke – 20, pemerintah
kolonial Belanda berhasil memadamkan perlawanan bersenjata di berbagai tempat
di Indonesia. Hal ini mengakibatkan Belanda memulai kekuasaanya di Indonesia
secara politis. Karena hal itu, perlawanan bangsa Indonesia pun mengalami perubahan
yang ditentukan oleh perkembangan pendidikan Indonesia.
Kebijakan eksploitasi yang
diterapkan pemerintah kolonial Belanda melalui sistem tanam paksa sangat
merugikan bagi rakyat wilayah jajahan. Setelah kalangan liberal meraih
kemenangan politik di Belanda, muncul perhatian pada kemakmuran rakyat jajahan.
Van Deventer, mendesak pemerintah Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat wilayah jajahan. Desaan tersebut mendapat sambutan dari pemerintah
Belanda. Pada tahun 1901, dalam pidato
kenegaraannya Ratu Wihelmina mengatakan negeri Belanda wajib mengusahakan
kemakmuran penduduk Hindia Belanda. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kolonial
mengacu pada usulan Van Deventer, yaitu :
→
edukasi yang berupa penyelenggaraan pendidikan.
→
irigasi yang berupa pembangunan sarana dan jaringan pengairan.
→ emigrasi
berupa pemindahan penduduk.
Dalam perkembangannya, politik etis
hanya dijalankan untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda & kaum kapitalis. Karenanya,
hasilnya menyimpang dari tujuan semula.
2.
PERLUASAN PENGAJARAN DAN
MOBILITAS SOSIAL
Seiring dengan kebutuhan tenaga
terdidik & terampil, pemerintah kolonial menyelenggarakan pendidikan, yaitu
sebagai berikut :
ï Europese
Lagere School ( ELS )
Untuk
anak keturunan Eropa
ï Sekolah Kelas Dua ( Angka Loro )
Untuk
anak pribumi kelas bawah
ï Sekolah Kelas Satu ( Angka Siji )
Untuk
anak pribumi kelas atas
Dengan meningkatnya kebutuhan
pegawai terdidik, pemerintah kolonial Belanda mengembangkan pendidikan untuk
anak pribumi, yaitu sebagai berikut :
ï Anak pribumi kalangan bawah
Didirikan
sekolah rakyat ( Volkschool ) yang berlangsung selama 3 tahun dengan penekanan
pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Murid yang pandai memperoleh
kesempatan belajar di sekolah lanjutan ( Vervolgschool ) selama dua tahun.
ï Anak pribumi kalangan menengah
Didirikan
sekolah dasar Hollands Inlandsche School ( HIS ). Menggunakan bahasa Belanda sebagai
bahasa pengantar. Pendidikan berlangsung selama 7 tahun. Murid yang pandai
dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah lanjutan tingkat pertama / Meer
Uitgebried Lagere Onderwijs ( MULO ) lalu ke sekolah tingkat atas / Algemene
Middlebare School ( AMS ).
ï Anak pribumi kalangan atas
Setelah
selesai HIS mereka dapat melanjutkan ke Hogere Burgerschool ( HBS ) selama 5
tahun. Selain sekolah umum, anak pribumi kalangan atas juga dapat melanjutkan ke sekolah kejuruan,
seperti sekolah guru ( Kweekschool ) dan sekolah pamong praja.
Sejak tahun 1920, pribumi dapat
mengikuti pendidikan tinggi dalam negeri. Seperti bidang hukum Rechts Hoge School ( RHS ), bidang
teknik Tecnische Hoge School ( THS ), dan
bidang kedokteran sekolah Sekolah Tot
Opleiding Voor Inlandsche Aartsen ( STOVIA ).
Selain sekolah dari pemerintah
kolonial, muncul juga sekolah yang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia
sendiri yaitu Perguruan Kebangsaan yang
terbuka bagi semua rakyat pribumi. Karena sekolah dari pemerintah kolonial hanya
untuk kaum bangsawan dan orang yang mampu dalam segi ekonomi.
3.
PERUBAHAN MASYARAKAT INDONESIA
Pembagian status sosial pada
zaman kolonial Belanda ditetapkan dalam aturan ketatanegaraan Hindia Belanda ( Indische Staatsregeling ) tahun 1927
yang berisi :
→ Belanda
kulit putih atau Eropa dan yang disamakan. Mereka terdiri atas bangsa
Belanda dan bangsa Eropa lainnya,
serta bangsa lain ( bukan Eropa ) yang telah disamakan dengan bangsa Eropa karena kekayaannya, keturunan
bangsawan, dan orang yang berpendidikan.
→ Golongan timur asing. Terdiri atas orang Cina, Arab,
India, dan Pakistan yang merupakan
lapisan menengah.
→ Golongan pribumi, yaitu bangsa Indonesia asli (
pribumi ) yang berada pada lapisan bawah.
Sedangkan pelapisan sosial dalam
masyarakat pribumi yaitu sebagai berikut :
→ Lapisan Bawah Rakyat
jelata yang merupakan penduduk terbesar dan hidup melarat.
→ Lapisan Menengah Para
pedagang kecil dan menengah, petani kaya dan pegawai.
→ Lapisan Atas Keturunan bangsawan atau kerabat
raja yang memerintah suatu daerah. Lapisan ini terbagi
lagi dalam tingkatan dan gelar sesuai dengan kedekatan hubungan darah mereka
dengan raja. Golongan itu disebut elite
tradisional dan elite daerah.
Selain itu, ada juga golongan elite agama. Mereka adalah para pemuka
agama seperti ulama dan kiayi.
Lahirnya kalangan terpelajar di
tengah masyarakat memiliki sisi posiif dan negatif, yaitu :
a.)
Sisi
Positif → Pelopor Perlawanan Politik dan Pergerakan
Nasional Indonesia
b.)
Sisi
Negatif → Bagian Dari Feodalisme
Indonesia
B.
IDEOLOGI YANG BERKEMBANG PADA
MASA PERGERAKAN NASIONAL
Paham ini berasal dari Eropa
Barat dan menyaebar ke seluruh Eropa pada abad ke – 19 dan pada abad ke – 20
menyebar ke seluruh dunia. Ini merupakan paham yang penting bagi pergerakan
kemerdekaan khususnya di Asia dan Afrika.
Nasionalisme dapat terlihat dari
simbol – simbol nasionalitas, seperti bendera dan lagu kebangsaan. Di Indonesia,
nasionalisme dapat dirasakan pengaruhnya pada saat perang kemerdekaan.
Liberalisme berarti kebebasan. Kebebasan
yang dimaksud adalah kebebasan untuk bertempat tinggal, kemerdekaan pribadi,
hak untuk menentang penindasan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan prbadi
dan hak milik.
Pelopor liberalisme antara lain :
John Locke dari Inggris ( 1632 –
1704 )
Montesquieu dari Prancis ( 1689
– 1755 )
Liberalisme di bidang ekonomi
dikenal dengan yang disebut ekonomi liberal. Prinsipnya berasal dari tulisan
Adam Smith, David Richardo, dan Robert Malthus.
Liberalisme dibedakan menjadi :
Liberalisme Kuno
Liberalisme Modern
- SOSIALISME
Sosialisme adalah paham yang
bertujuan membentuk negara dengan usaha kolektif yang produktif dan membatasi
milik perseorangan. Ciri utama sosialisme adalah pemerataan sosial dan
penghapusan kemiskinan. Pelopor dan tokoh sosialisme adalah Robert Owen dari Inggris.
- DEMOKRASI
Pemerintah demokrasi berarti
suatu sistem pemerintahan yang mengakui hak rakyat untuk ikut serta dalam
kehidupan politik. Dokumen yang merupakan tonggak dalam perkembangan wawasan
demokrasi adalah Magna Charta ( 1215
).
Menurut John Locke, hak – hak politik mencakup atas hak hidup, hak atas
kebebasan, dan hak untuk mempunyai harta ( life,
liberty,& property ). Montesquieu
menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak – hak politik dengan pembatasan
kekuasaan yang dikenal dengan trias
politika.
Paham ini berasal dari gagasan Jamaluddin al – Afghani ( 1839 – 1897 )
yang secara samar – samar pernah dicanangkan oleh At – Thatawi ( 1801 – 1873 ), seorang tokoh pembaru dari Islam
Mesir. Ia menyebutkan dua ide, yaitu Islam dan patriotisme yang kemudian menjelma menjadi dua bentuk persaudaraan
yaitu persaudaraan Islam (Ukhuwah
Islamiyah ) dan persaudaraan kebangsaan (
Ukhuwah Wathaniah ).
Ide Pan – Islamisme berkaitan
dengan kondisi Islam yang mengalami kemunduran pada abad ke – 19. Jamaluddin
melihat negeri Islam ( terutama penguasanya ) tidak menyadari bahaya campur
tangan bangsa asing sehingga dunia Islam menjadi permainan politik bangsa
Barat. Dengan kondisi yang demikian, Jamaluddin bertekad menggalang dan
mewujudkan upaya penyatuan dunia Islam yang disebut Pan – Islamisme.
C.
LATAR BELAKANG LAHIRNYA PERGERAKAN
NASIONAL INDONESIA
Secara sistematis, pemerintah kolonial
Belanda berhasil melemahkan dan menghapuskan kekuasaan pribumi. Kerajaan besar
dan berpengaruh pada masa itu satu demi
satu ditempatkan di bawah kekuasaan Belanda. Para bupati dan lurah tidak lagi
memegang kekuasaan.
Mereka terpaksa menjalani
pemerintahan sesuai keinginan pemerintah
kolonial Belanda. Bila mereka menyimpang dari kebijakan pemerintah kolonial,
mereka terancam dipecat atau dibuang.
Kemiskinan yang diderita rakyat
Indonesia adalah akibat politik drainage
(politik pengerukan kekayaan) yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda untuk
kepentingan mereka. Politik tersebut mencapai puncaknya pada masa pemberlakuan
sistem tanam paksa (cultuurstelsel) dan
kemudian dilanjutkan pada masa sistem ekonomi liberal.
Sampai akhir abad ke – 19,
perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan bangsa Indonesia
masih sangat kurang. Barulah pada abad ke – 20, masalah pendidikan mendapat perhatian
yang agak besar dari pemerintah kolonial. Hal itu juga berkaitan dengan
dilaksanakannya politik etis. Tujuannya adalah untuk mendidik anak – anak
Indonesia agar dapat dipekerjakan
sebagai pegawai rendahan dengan gaji kecil di instansi pemerintah atau
perusahaan swasta.
Setelah mereka dapat membaca
berbagai macam buku, wawasan mereka bertambah luas. Mereka dapat mengetahui dan
membandingkan perkembangan Barat serta ide – ide yang berkembang di Barat,
seperti demokrasi dan hak rakyat dalam pemerintahan dengan keadaan Indonesia
saat itu.
Pada awal abad ke – 20 Indonesia
menghadapi praktik diskriminasi dari
kolonial Belanda. Diskriminasi itu berdasarkan ras, golongan dalam masyarakat,
dan suku bangsa.
Dalam diskriminasi ras, warna kulit
seseorang menentukan statusnya. Bahkan diadakan pula perbedaan gaji antara
serdadu pribumi yang berlainan suku. Dalam hal ini, suku Jawa paling disayangi
pemerintah kolonial karena dianggap penurut.
Pergerakan nasional Indonesia mendapat
pengaruh pula dari perkembangan nasionalisme di beberapa negara Asia, antara lain :
Kemenangan
Jepang atas Rusia dalam perang pada tahun 1904 – 1905.
Kaum
nasionalis India yang memperjuangkan swaraj
( pemerintahn sendiri ) bagi India untuk lepas dari Inggris. Tokoh nasionalis
India yang terkenal adalah Mahatma Gandhi
yang mencanangkan gerakan hartal, ahimsa,
satyagraha, dan swadeshi.
Pergerakan
nasional Filipina di bawah pimpinan Jose
Rizal.
Pergerakan
nasionalis Cini di bawah pimpinan Sun Yat
Sen yang berhasil menumbangkan
kekuasaan dinasti Manchu dan mengakhiri kekuasaan bangsa Barat di Cina.
Gerakan
pembaruan Islam yang terjadi di berbagai negara Islam. Melalui prinsip agama,
mereka berjuang membebaskan negerinya dari penjajahan bangsa Barat.
D.
ORGANISASI PERGERAKAN NASIONAL
INDONESIA
Salah satu cara yang dilakukan
bangsa Indonesia dalam menghadapi pemerintah kolonial adalah mendirikan
organisasi. Organisasi itu adalah :
ORGANISASI
|
KETERANGAN
|
Budi Utomo
|
Didirikan
oleh mahasiswa STOVIA di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Diketuai oleh R.M.
Tirtokusumo, Bupati Karanganyar.
|
Sarekat Islam (SI)
|
Didirikan
oleh K.H. Samanhudi di Solo pada tahun 1911. Sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam lalu pada bulan
November 1912 berganti nama menjadi Sarekat
Islam. Diketuai oleh H.O.S Cokroaminoto dan K.H. Samanhudi sebagai ketua
kehormatan.
|
Indische Partij
|
Didirikan
di kota Bandung oleh tiga serangkai ( E.F.E. Douwes Dekker, Ki Hajar
Dewantara / Suwardi Suryaningrat, dan Cipto Mangunkusumo ) pada tahun 1912.
|
Muhammadiyah
|
Didirikan
di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan.
|
Partai Komunis Indonesia (PKI)
|
Dikenalkan
dan didirikan oleh H.J.F.M. Sneevliet pada tahun 1914 dengan nama Indische Sociaal Democratische
Vereeeniging. Pada bulan Oktober 1917 berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia. Lalu berubah
lagi menjadi Partai Komunis Indonesia.
Diketuai oleh Semaun dan wakil ketuanya adalah Darsono. Pada tahun 1924, Ali
Archam dan Sarjono memimpin PKI.
|
Perguruan Taman Siswa
|
Didirikan
oleh Suwardi Suryaningrat ( Ki Hajar Dewantara ) pada tanggal 3 Juli 1922 di
Yogyakarta.
|
Perhimpunan Indonesia
|
Pada
mulanya bernama Indische Vereeniging,
didirikan pada tahun 1908. Tahun 1922 berganti nama menjadi Indonesische Vereeniging. Tahun 1925
berubah lagi menjadi Perhimpunan
Indonesia. Tokoh – tokohnya yaitu
Mohammad Hatta, Ali Sastroamijoyo, Abdul Majid Joyodiningrat, Iwa
Kusumasumantri, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir
Datuk Pamuncak.
|
Partai Nasional Indonesia (PNI)
|
Berawal
dari Algemeene Studie Club, Partai
Nasional Indonesia berdiri pada tanggal 14 Juli 1927, di Bandung dan
diketuai oleh Ir. Soekarno.
|
Partai Indonesia
|
Partindo
didirikan pada tanggal 1 Mei 1913 yang diketuai oleh Mr. Sartono.
|
Gabungan Politik Indonesia (GAPI)
|
Berdiri
pada tanggal 21 Mei 1939 di Jakarta sebagai forum komunikasi antar partai.
|
E.
PEMBENTUKAN IDENTITAS KEBANGSAAN
INDONESIA
1.
BAHASA DAN IDENTITAS BANGSA
Sejak
berabad – abad yang lalu, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa
pengantar antardaerah di Kepulauan Indonesia. Rumusan Sumpah Pemuda pada
tanggal 28 Oktober 1928 menunjukkan bahwa bahasa Melayu yang tadinya hanya
dipakai oleh orang Melayu, kini dinyatakan sebagai bahasa persatuan nasional,
yang bernama bahasa Indonesia.
2.
MANIFESTO POLITIK 1925
Pada
tahun 1923, Perhimpunan Indonesia di bawah pimpinan Iwa Kusumasumantri
mengeluarkan asas yang dianggap sebagai manifesto politik yang menyebutkan
bahwa masa depan bangsa Indonesia terletak pada adanya bentuk pemerintahan yang
bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia.
Asas
tersebut dipertegas lagi oleh pengurus baru di bawah pimpinan Nazir Datuk
Pamuncak pada tahun 1924 yang menyatakan bahwa hanya Indonesia yang bersatu
dengan menyingkirkan perbedaan golongan dapat mematahkan kekuasaan penjajah.
Tahun
1925, asas yang lebih resmi dinyatakan lagi oleh pengurus di bawah pimpinan
Sukiman Wiryosanjoyo yang menyebutkan bahwa hanya Indonesia yang bersatu dengan
menyingkirkan perbedaan golongan dapat mematahkan kekuasaan penjajah untuk
mencapai tujuan bersama, yakni kemerdekaan Indonesia.
Sumpah
pemuda tidak dapat lepas dari PPPI ( Perhimpunan Pelajar – pelajar Indonesia )
yang didirikan pada September 1926. PPPI mendapat dukungan dari sejumlah
organisai kepemudaan yang juga didukung oleh berbagai organisasi lain seperti Sekar Rukun,Tri Koro Dharmo, Jong Sumatranen
Bond, Jong Batak Bond, Jong Minahasa, dan Pemuda Kaum Betawi.
Mereka
melaksanakn Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April – 2 Mei 1926 di Jakarta.
Hasil dari Kongres tersebut adalah menyiapkan Kongres Pemuda II dan menyerukan
persatuan di berbagai organisasi. Kongres Pemuda II berlangsung pada tanggal 27
– 28 Oktober 1928. Susunan Panitia Penyelenggara Kongres Pemuda II adalah :
Ketua : Sugondo Joyopuspito
Wakil Ketua : Joko Marsaid ( Jong Java )
Sekretaris : Muhammad Yamin ( Jong
Sumatranen Bond )
Bendahara : Amir Syrifudin ( Jong
Batak Bond )
Pembantu I : Johan Muh. Cai ( Jong
Islamieten Bond )
Pembantu II : Kocosungkono ( Pemuda Indonesia )
Pembantu III : Senduk ( Jong Celebes )
Pembantu IV : J. Leimena ( Jong Ambon )
Pembantu V : Rohyani ( Pemuda Kaum
Betawi )
Kongres Pemuda II menghasilkan
suatu ikrar yang disebut Sumpah Pemuda, yang berisi :
→ Kami putra dan putri Indonesia
mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
→ Kami putra dan putri Indonesia
mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia
→ Kami putra dan putri Indonesia
menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia